Tes Kesehatan Tahap Dua Casis Taruna Akpol dan Bintara Polri
Hari ini Kamis (24/5/18) 11 orang Casis Taruna Akpol, 16 orang Casis Bintara Polwan dan 295 orang Casis Bintara Polki ikuti tes kesegaran tahap 2 di SPN Polda NTT.
Sebelum melakukuan tes, Kabid Dokkes Polda NTT Kombes Pol. dr. Retnawan Pujiadmika memberikan arahan kepada para Casis.
Kabid Dokkes Polda NTT yang termasuk merupakan Katim Rikkes menyatakan bahwa para peserta mesti ikuti aturan yang ada di panitia baik tata tertib, ketekunan dan lain-lain. Waktu untuk makan dan ibadah dapat diberikan sesuai bersama dengan selayaknya.
“Nanti dapat dibagi perkelompok, menjadi ikuti kelompoknya. Jangan kececer kemana-mana” jelasnya.
IMG_4203
Dalam pelaksanaan rikkes Biddokkes Polda NTT manfaatkan proses komputerisasi, menjadi yang menilainya adalah mesin computer kunci sukses test lolos polri .
“Kita Cuma menyita data apa yang ada dan terekam didalam tubuh ade- ade sekalian. Yang menilai adalah mesin atau komputer” tambahnya.
Tes kesegaran kedua ini meliputi tes darah, urine, rontgen, EKG dan tes Kejiwaan.
TNI/Polri masih uji keperawanan? Pengakuan pensiunan polwan dan calon istri perwira
Polri tunjukkan tidak lagi mobilisasi tes keperawanan bagi mereka yang mendambakan menjadi polisi wanita, TNI masih dapat mengecek lebih lanjut, selagi sejumlah perempuan memberikan pengakuannya kepada BBC Indonesia sekolah kedinasan TNI POLRI
Juru bicara Polri, Brigjen Rikwanto, didalam keterangan tertera kepada BBC Indonesia menyatakan bahwa telah tidak ada lagi tes keperawanan bagi calon bagian polwan.
“Di seleksi penerimaan polwan telah tidak ada lagi tes keperawanan,” ujarnya.
TNI anggap tes keperawanan ‘relevan’
Tes keperawanan calon polwan, mesti atau tidak?
MUI Jember: Tes keperawanan bertentangan bersama dengan Islam
Juru bicara TNI, Brigjen MS Fadilah, yang baru menjabat Selasa lalu, selagi itu meminta selagi untuk mengecek tes keperawanan bagi calon bagian TNI.
“Saya mohon selagi dulu untuk mengecek situasi terakhir supaya jawaban aku tidak keliru,” kata Fadilah.
Sebelumnya, Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan pernyataan hari Rabu (22/11) yang menyatakan ‘tes keperawanan masih ada’ dan mendesak pimpinan TNI dan Polri menghentikannya.
Menurut HRW tes keperawanan berikut ‘kejam dan diskriminatif’.
Pengakuan seorang calon isteri tentara
Tes keperawanan diduga termasuk berlaku bagi mereka yang mendambakan menjadi istri perwira TNI, layaknya diungkapkan seorang perempuan asal Jakarta, yang namanya diminta untuk tidak diungkap, khawatir ini dapat merubah karier militer suaminya.
“Saya diwajibkan ikut tes keperawanan sebab katanya itu telah menjadi rutinitas di instansi itu. Katanya tes itu untuk merawat moral perempuan,” katanya.
“Mengetahui perawan atau tidak perawan, kata mereka, adalah langkah halus menghambat istri gila seks kalau ditinggal suami bertugas,” tuturnya.
Kantor catatan sipil mensyaratkan surat izin pernikahan berasal dari komandan kesatuan bagi tiap tiap polisi dan tentara.
Sementara itu, kata perempuan tersebut, atasan calon suaminya baru mau menerbitkan izin kalau ia bersedia meniti tes keperawanan.
Polri bantah adanya tes keperawanan
Tes keperawanan masih dilakukan, Komnas HAM Afghanistan minta dihentikan
Acara televisi picu pembicaraan soal keperawanan di Cina
Perempuan itu menuturkan, tes keperawanan yang mesti ditempuhnya digelar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Awal 2017, ia bersama dengan sejumlah perempuan lain yang hendak menikah bersama dengan tentara meniti tes kesehatan.
Namun ia menampik meniti tes keperawanan usai melalui uji jantung, paru-paru, dan organ penting lain. Berasal berasal dari keluarga militer, perempuan ini tak mesti meniti tes virginitas.
Sebagai gantinya, ia mesti isikan selembar formulir yang tunjukkan dirinya masih atau tidak lagi perawan.
TNI
SUMBER GAMBAR,TNI AD
Keterangan gambar,
Setiap matra di TNI punyai persatuan istri tentara yang berbeda.
“Saya keberatan bersama dengan formulir itu. Kalau bilang telah dulu berhubungan badan, tentu dapat ditanyai bersama dengan siapa.”
“Formulir itu dapat diberikan ke atasan calon suami supaya dia memahami siapa saja yang masuk ke persatuan istri-istri tentara, yang masih dan telah tidak perawan,” ujarnya.
Di TNI, tiap tiap istri tentara berhimpun didalam perkumpulan yang sesuai bersama dengan institusi suaminya. Perkumpulan istri perwira Angkatan Laut adalah Jalasenastri, selagi Angkatan Darat bernama Persit Kartika Chandra Kirana dan Angkatan Udara bernama PIA Ardhya Garini.
TNI
SUMBER GAMBAR,GETTY IMAGES
Keterangan gambar,
Tes keperawanan diakui merendahkan dan merupakan bentuk kekerasan seksual.
Saat ini rancangan pernikahan perempuan itu jalur di daerah akibat penolakannya pada tes dan formulir keperawanan. Ia adalah perempuan ketiga didalam keluarganya yang berhadapan bersama dengan tes tersebut.
Ibunya yang berasal berasal dari keluarga sipil meniti tes keperawanan sebelum saat menikah bersama dengan ayahnya yang berdinas di Angkatan Darat.
Usulan tes keperawanan sebagai syarat kelulusan dipertanyakan
Tes keperawanan di Mesir dihentikan
Kisah perempuan yang mengembalikan keperawanan di Tunisia
Ada pun kakaknya, tak meniti tes virginitas tetapi senantiasa isikan formulir keperawanan sebelum saat menikah bersama dengan tentara.
“Sepupu aku menangis sehabis pemeriksaan itu … Sebelum menjadi istri tentara, perempuan didoktrin bahwa istri tentara mesti punyai moral di atas umumnya istri lain,” ujarnya.
Terus berlangsung
HRW menyebut tes keperawanan yang disebut ‘kejam dan mendiskriminasi perempuan’ itu diduga masih langgeng di Polri dan TNI sehabis berkenaan itu memantik pro dan kontra th. 2014.
“Tidak ada keinginan politik untuk merawat hak-hak perempuan Indonesia,” kata Nisha Varia berasal dari Human Rights Watch didalam keterangan tertulis, Selasa (22/11).
Polwan
Keterangan gambar,
Polri mengklaim tidak lagi menggelar tes keperawanan bagi calon polwan.
Nisha Varia menuturkan, tes keperawanan di kepolisian dan tentara dilaksanakan bersama dengan memasukkan jari telunjuk dan jari sedang ke didalam vagina untuk memahami keutuhan selaput dara.
Metode tersebut, menurut Nisha, tidak punyai basis argumen ilmiah yang sahih. “Perempuan-perempuan menyebut tes itu menyakitkan, memalukan, dan traumatis,” ujarnya.
Brigjen Sri Rumiati: Tak percaya sepenuhnya
Meski Polri tunjukkan telah tidak ada lagi tes keperawanan, Sri Rumiati, pensiunan polwan berpangkat brigjen, tidak semuanya yakin. Ia menduga, lebih dari satu kepolisian daerah masih menggelar tes keperawanan untuk kandidat polwan.
“Di wilayah seluas Indonesia ini ada problem dideteksi, apalagi Dokkes (Kedokteran dan Kepolisian Polri) itu komunitas tersendiri, orang awam yang tak berlatar belakang kedokteran tidak memahami identik yang terjadi,” ujarnya.